BIDIKNEWS – Keberadaan Keramba Jaring Apung ( KJA ) di Pantai Timur Pangandaran mendapat protes keras dari masyarakat pelaku wisata.
Para pelaku wisata di Pantai Timur Pangandaran mengaku sangat kecewa dengan sikap pemerintah setempat yang telah berikan izin ata pembukaan Keramba Jaring Apung ( KJA ).
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jeje Wiradinata mengatakan, Pemkab Pangandaran harus melakukan evaluasi atas pemberian izin Keramba Jaring Apung atau KJA itu.
BACA JUGA: Susi Pudjiastuti Kecewa Atas Pemberian Izin 3 Perusahaan untuk KJA di Pangandaran
Menurut Jeje, pemasangan KJA tidak sejalan dengan aturan. Terutama tata ruang dan kebijakan daerah dan izin harus dicabut.
Seharusnya, kelestarian pantai dan sektor pariwisata dengan penataan yang benar bisa menjadi sumber utama pendapatan daerah.
‘’Jadi kami menolak pembangunan KJA di Pantai Timur Pangandaran dan perizinannya harus cabut izinya,” tegas mantan Bupati Pangandaran itu.
BACA JUGA: Dedi Mulyadi Gandeng TNI AL untuk Jaga Sungai dan Pesisir Pantai
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat Rini Cempaka yang turut hadir dalam pertemuan tersebut beralasan masalah perizinan, akan mengumpulkan bahan dan keterangan terlebih dahulu.
