BIDIKNEWS.CO.ID – R. Haidar Alwi, pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, menyampaikan bahwa dunia hari ini tidak lagi berjalan sebagaimana kita kenal dua dekade lalu. Tatanan ekonomi global yang selama ini bertumpu pada dolar Amerika Serikat perlahan-lahan mulai bergeser. Dan yang lebih mengkhawatirkan: pergeseran itu dilakukan bukan dengan letupan konflik bersenjata, tetapi dengan kalkulasi ekonomi yang dingin dan sistematis—dimotori oleh Tiongkok.
Tanggal 26 Mei 2025 mungkin akan dikenang sebagai salah satu titik balik paling menentukan dalam sejarah keuangan dunia. Tanpa publikasi besar, tanpa konferensi pers, pemerintah Tiongkok menginstruksikan kepada seluruh perbankan nasional untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar dalam transaksi lintas negara. Dalam peraturan terbaru, 40% dari seluruh transaksi internasional wajib menggunakan yuan, naik dari sebelumnya 25%. Sebuah keputusan yang tampak teknis, namun membawa dampak strategis besar terhadap stabilitas sistem keuangan global yang selama ini berporos pada mata uang Amerika.
Perlu dicatat: langkah ini tidak berdiri sendiri. Tiongkok secara konsisten membangun ekosistem keuangan baru yang terpisah dari dominasi Barat. Mereka memiliki sistem pembayaran lintas negara bernama CIPS yang kini digunakan oleh lebih dari 60 negara. Transaksinya meningkat lebih dari 27% dalam setahun terakhir. Mereka juga telah mengembangkan mata uang digital resmi, e-CNY, berbasis teknologi blockchain, yang kini mulai dipakai dalam penyelesaian kontrak perdagangan dengan negara-negara Afrika, Timur Tengah, hingga Asia Tenggara.
Langkah ini membuktikan satu hal: Tiongkok tidak hanya menantang hegemoni dolar, mereka sedang membangun sistem keuangan dunia versi mereka sendiri. Dan yang membuatnya semakin menarik, atau mengkhawatirkan, adalah bahwa sistem itu lebih cepat, lebih murah, dan tidak terikat pada tekanan politik atau sanksi dari negara lain.
“Inilah bentuk baru “pemberontakan finansial global”, dilakukan secara tenang, tapi mematikan,” tegas Haidar Alwi.
Amerika mungkin masih memegang kekuatan ekonomi terbesar, namun kontrolnya atas arus perdagangan internasional melalui dolar kini menghadapi ancaman eksistensial. Negara-negara yang selama ini menjadi target sanksi AS, seperti Iran dan Venezuela, sudah mulai memindahkan jalur perdagangan mereka ke sistem digital milik Beijing. Negara-negara berkembang lain pun ikut tertarik, karena sistem baru ini menawarkan kejelasan, kecepatan, dan yang terpenting: otonomi dari tekanan geopolitik Washington.
Sebagai bangsa yang sedang berjuang untuk memperkuat posisi di kancah global, Indonesia tidak boleh sekadar menjadi penonton dalam dinamika ini. Justru di sinilah momen penting untuk menentukan posisi kita di masa depan: apakah tetap menjadi pengguna setia sistem lama yang mulai melemah, atau mulai beradaptasi dengan arsitektur baru yang tengah dibangun?
Pertanyaan utamanya adalah: di mana posisi Indonesia dalam peta rekonstruksi ekonomi global ini?
Menurut Haidar Alwi, Indonesia memiliki tiga agenda strategis yang harus segera didefinisikan secara tegas:
1. Kemandirian Sistem Pembayaran dan Pembiayaan Proyek Nasional
Indonesia selama ini terlalu tergantung pada sistem SWIFT dan lembaga keuangan Barat dalam hal pembiayaan dan pembayaran proyek strategis. Jika tren global terus mengarah pada diversifikasi sistem keuangan, maka Indonesia perlu mulai membangun sistem pembayaran lintas negara berbasis rupiah, atau paling tidak, menjalin kerja sama bilateral dengan sistem keuangan alternatif seperti CIPS dan e-CNY.
Bayangkan proyek infrastruktur nasional seperti tol, pelabuhan, hingga pembangkit listrik, bisa dibiayai dan dibayar lintas negara tanpa harus terikat dolar. Ini akan memberikan ruang fiskal yang jauh lebih fleksibel dan memperkuat posisi negosiasi Indonesia di mata mitra dagang luar negeri.
2. Integrasi Rupiah Digital dalam Ekosistem Perdagangan ASEAN
