Disinggung soal sumber anggarannya, Herman menyebut mengimplementasikan progam MBG ini diambil dari dana bagi hasil dan deviden Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Kita dapat sekitar Rp750 Miliar dari dana bagi hasil, dan ditambah dari deviden. Nah untuk kekurangannya (agar bisa Rp1 Triliun, kita akan genjot yang pasti di sektor pajak pokok dan dana bagi hasil lagi,” ungkapnya
Herman berharap angaran Rp1 Triliun untuk mengimplementasikan progam MBG di Januari 2025 dapat tercapai sepenuhnya.
BJB (BUMD) akan di dorong untuk dikembalikan untuk memberikan deviden sebesar Rp 385 Miliar. Sebab, sebelumnnya bjb memperoleh pendapatan yang stagnan.
‘’Kan lumayan dan ini akan kita masukan sebagai tambahan pendapatan untuk memenuhi kekurangan MBG, sehingga nanti overall (secara keseluruhan) untuk MBG akan kita siapkan di Rp1 Triliun,” ujarnya.
Untuk diketahui, makan bergizi gratis sudah memiliki payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang pembentukan Badan Gizi Nasional.
Lembaga ini dibentuk dengan menunjuk Dadan Hindayana sebagai kepala badan yang kini memiliki anggaran tersebut sebesar Rp 71 triliun. (edt)
