Bidiknews.co.id-Pemerintah resmi memberlakukan Upah Minimum Provinsi 2026 di seluruh wilayah Indonesia terhitung mulai 1 Januari 2026. Kebijakan ini menjadi rujukan utama pengupahan bagi dunia usaha sekaligus jaring pengaman penghasilan bagi pekerja. Di tengah dinamika ekonomi nasional, penyesuaian UMP tahun ini mencerminkan upaya menjaga daya beli sekaligus keberlanjutan usaha.
Rata rata kenaikan UMP 2026 berada pada kisaran lima hingga delapan persen dibanding tahun sebelumnya. Besaran tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi regional, laju inflasi, tingkat produktivitas tenaga kerja, serta kebutuhan hidup layak di masing masing provinsi. Pemerintah berharap kebijakan ini mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan iklim investasi.
Kami akan ini menyajikan daftar lengkap UMP 2026 seluruh provinsi Indonesia, dilengkapi penjelasan perbedaan UMP dan UMK, cara menghitung kenaikan gaji, serta hak pekerja yang perlu dipahami agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan.
Dasar Penetapan UMP 2026
Penetapan UMP 2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan. Regulasi ini menegaskan bahwa upah minimum ditetapkan berdasarkan formula yang mempertimbangkan indikator ekonomi makro dan mikro daerah. Pendekatan ini diharapkan menghasilkan angka upah yang lebih realistis dan berkeadilan.
Dalam praktiknya, gubernur masing masing provinsi menetapkan UMP setelah menerima rekomendasi dari Dewan Pengupahan Daerah. Rekomendasi tersebut berasal dari dialog tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja sehingga keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan bersama.
UMP 2026 di Pulau Jawa
Pulau Jawa masih menjadi pusat aktivitas industri dan jasa nasional. Perbedaan struktur ekonomi antar provinsi membuat UMP di wilayah ini cukup beragam. DKI Jakarta kembali menempati posisi teratas sebagai provinsi dengan UMP tertinggi secara nasional, sejalan dengan tingginya biaya hidup dan konsentrasi kegiatan ekonomi.
Jawa Barat dan Jawa Tengah berada di kelompok UMP terendah, meskipun sejumlah kabupaten dan kota di kedua provinsi tersebut memiliki UMK yang jauh lebih tinggi dari UMP provinsi. Daftar UMP Pulau Jawa 2026:
- DKI Jakarta Rp5.729.876
- Banten Rp3.100.881
- Bali Rp3.207.459
- Jawa Timur Rp2.446.880
- DI Yogyakarta Rp2.417.495
- Jawa Tengah Rp2.327.386
- Jawa Barat Rp2.317.601
UMP 2026 di Pulau Kalimantan
Wilayah Kalimantan mencatat UMP yang relatif merata dengan mayoritas provinsi berada di atas tiga setengah juta rupiah. Pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur memberikan efek berganda terhadap perekonomian regional, termasuk pada penetapan upah minimum.
Peningkatan aktivitas konstruksi, jasa, dan logistik mendorong kebutuhan tenaga kerja yang lebih kompetitif, sehingga berdampak pada kebijakan pengupahan.
UMP 2026 di Pulau Sumatera
Provinsi provinsi di Pulau Sumatera menunjukkan tren UMP yang relatif stabil dengan sebagian besar berada di atas angka tiga juta rupiah. Bangka Belitung dan Sumatera Selatan mencatat UMP tertinggi di kawasan ini, didorong sektor pertambangan dan industri pengolahan.
Aceh dan Sumatera Utara juga mengalami penyesuaian yang cukup signifikan, seiring upaya pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan pekerja tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi regional.
UMP 2026 di Pulau Sulawesi
Pulau Sulawesi menunjukkan variasi UMP yang cukup lebar antar provinsi. Sulawesi Utara mencatat UMP tertinggi di kawasan ini, sementara Sulawesi Tengah menjadi provinsi dengan persentase kenaikan tertinggi pada 2026.
Perbedaan ini dipengaruhi oleh struktur ekonomi daerah, tingkat industrialisasi, serta kontribusi sektor pertanian dan pertambangan dalam menyerap tenaga kerja.
UMP 2026 di Papua dan Maluku
Wilayah timur Indonesia memiliki karakteristik biaya hidup yang relatif tinggi. Hal tersebut tercermin dalam besaran UMP di Papua dan Maluku yang berada di atas rata rata nasional.
Papua Selatan mencatat UMP tertinggi di kawasan ini. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli pekerja di tengah tantangan distribusi dan harga kebutuhan pokok yang lebih mahal dibanding wilayah barat Indonesia.
Ringkasan UMP 2026 Seluruh Provinsi
Berikut ringkasan UMP 2026 dari yang tertinggi hingga terendah berdasarkan data penetapan resmi.
UMP Tertinggi 2026
- DKI Jakarta Rp5.729.876
- Papua Selatan Rp4.508.850
- Papua Rp4.436.283
- Papua Tengah Rp4.295.848
- Bangka Belitung Rp4.035.000
- Sulawesi Utara Rp4.002.630
- Sumatera Selatan Rp3.942.963
- Aceh Rp3.932.552
- Sulawesi Selatan Rp3.921.088
- Kepulauan Riau Rp3.879.520
UMP Terendah 2026
- Jawa Barat Rp2.317.601
- Jawa Tengah Rp2.327.386
- DI Yogyakarta Rp2.417.495
- Jawa Timur Rp2.446.880
- Nusa Tenggara Timur Rp2.455.898
Perbedaan UMP dan UMK yang Perlu Dipahami
Upah Minimum Provinsi merupakan standar upah terendah yang berlaku di tingkat provinsi. Angka ini menjadi batas minimum yang wajib dibayarkan pengusaha kepada pekerja di wilayah tersebut.
Sementara itu, Upah Minimum Kabupaten atau Kota ditetapkan oleh bupati atau wali kota dan biasanya lebih tinggi dari UMP. Jika suatu daerah telah memiliki UMK, maka UMK tersebut yang berlaku, bukan UMP.
Sebagai contoh, UMP Jawa Barat 2026 berada di angka Rp2.317.601. Namun UMK Kabupaten Karawang ditetapkan jauh lebih tinggi, sehingga pekerja di wilayah tersebut berhak menerima upah sesuai UMK.
Cara Menghitung Kenaikan Gaji Berdasarkan UMP
Kenaikan UMP dihitung menggunakan formula yang telah ditetapkan pemerintah. UMP tahun berjalan ditambah hasil perkalian UMP tahun sebelumnya dengan persentase kenaikan.
Persentase tersebut ditentukan berdasarkan inflasi daerah, pertumbuhan ekonomi regional, dan indeks tertentu yang mencerminkan kondisi ekonomi. Dengan metode ini, kenaikan upah tidak ditetapkan secara sepihak, melainkan berbasis data.
Sebagai ilustrasi, jika UMP tahun sebelumnya sebesar Rp5.396.760 dan persentase kenaikan enam koma satu tujuh persen, maka UMP baru menjadi Rp5.729.876.
Hak Pekerja Terkait Upah Minimum
Setiap pekerja berhak menerima upah minimum sesuai ketentuan yang berlaku. Perusahaan yang membayar di bawah UMP atau UMK dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana sesuai peraturan perundang undangan.
Bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun, pengupahan idealnya mengikuti struktur dan skala upah perusahaan. Dengan demikian, kenaikan gaji tidak hanya bergantung pada UMP, tetapi juga pada kinerja dan masa kerja.
Selain upah pokok, pekerja juga berhak atas upah lembur jika bekerja melebihi jam kerja normal. Ketentuan lembur diatur secara rinci dalam peraturan pemerintah dan wajib dipatuhi oleh pemberi kerja.
Kesimpulan
Daftar UMP seluruh provinsi Indonesia 2026 menjadi informasi penting bagi pekerja dan pengusaha dalam menyusun perencanaan keuangan dan strategi usaha. Dengan memahami besaran UMP, perbedaan dengan UMK, serta hak dan kewajiban masing masing pihak, diharapkan hubungan industrial dapat berjalan lebih harmonis.
Kebijakan upah minimum bukan sekadar angka, melainkan bagian dari upaya menciptakan keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di seluruh Indonesia.
