BIDIKNEWS – Keberadaan Bandara Kertajati yang ada di Kabupaten Majalengka Jawa Barat kondisinya kini kian memprihatinkan sepi tidak ada ativitas penerbangan.
Sejumlah maskapai penerbangan domestik sudah hengkang dari Bandra Kertajati. Alasannya okupansi penumpang di Bandara terbesar di Jawa Barat itu terus merosot.
Meski terus merugi, pengelola Bandara Kertajati melalui BUMD PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) malah meminta dukungan penyertaan modal sebesar Rp 52 miliar.
BACA JUGA: Bandara Kertajati Kian Terpuruk, Maskapai Penerbangan Ramai-ramai Hengkang!
Penyertaan modal ini dapat dukungan oleh anggota DPRD Jabar pada 2024 lalu. Bahkan, suntikan modal terkesan memaksa karena penetapan APBD 2024 sudah ketok palu.
Pemberian modal akhirnya diberikan melalui relokasi anggaran Biaya Tidak Tertuga (BTT) yang biasanya digunakan untuk penanganan bencana di Jawa Barat.
Meski sudah di suntik modal, sejauh ini kinerja PT BIJB tidak kunjung membaik. Modal diberikan untuk menunjang operasional bandara.
BACA JUGA: Dedi Mulyadi Instruksikan Audit BPK jadi Penentu Keberlangsungan BUMD Pemprov Jabar!
Upaya pemerintah untuk membuat Bandara Kertajati sebetulnya sudah dilakukan. Di era Presiden Joko Widodo, Bandara yang ada di Kabupaten Majalengka ini dapat kebijakan yang sangat menguntungkan.
Waktu itu, Presiden memerintahkan agar Maskapai penerbangan di Bandara Husein Sastranegara Kota Bandung pindah ke Kertajati.
Akan tetapi upaya ini tidak membuat, Kertajati ramai dengan okupansi penumpang. Tapi justru okupansi tetap sepi dan calon penumpang pesawat cenderung memilih Bandara yang ada di Ibu Kota Jakarta.
BACA JUGA: Kejari Kota Bandung Tetapkan Tiga Orang Tersangka Kasus Korupsi BUMD Jabar PT MUJ
Bandara Kertajati juga telah memjadi tempat pemberangkatan Haji dan Umroh dan seharusnya peluang ini menjadi keuntungan.
Akan tetapi, Kinerja PT BIJB tahun buku 2023 dilaporkan masih mengalami kerugian. Laporan ini terungkap ketika jajaran Direksi memberikan laporan kinerja kepada Komisi III DPRD Jabar pada Senin (15/07/2024) silam.
Pada 202 dan 2024, PT BIJB mengaku mengalami kerugian dan tidak bisa menyetorkan deviden untuk kas daerah dan dilaporkan merugi dengan beban utang mencapai Rp 2 triliun.
