Sering dengar istilah ormas? Kelompok ini sendiri merupakan singkatan dari organisasi massa atau organisasi masyarakat.
Kehadiran ormas ini diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Definisi dari organisasi kemasyarakatan (Ormas) disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 UU Ormas.
Ada yang pernah mengalami apabila ingin di terima kerja di salah satu perusahaan khususnya industri pabrik harus membayar administrasi yang cukup besar?
Para oknum ormas biasanya sudah menandai kawasan mana yang akan didatangi dan melakukan ‘pemaksaan’ untuk ikut andil dalam kegiatan perusahaan.
Seperti penyedia makanan, jasa penyedia bahan bangunan saat pembuatan pabrik, dan pengelolaan limbah.
Industri manufaktur dalam negeri menghadapi tantangan bukan hanya dari sisi eksternal, seperti masifnya produk impor, serta dinamika geopolitik dan perekonomian dunia, namun ada juga tantangan internal, salah satunya yakni infrastruktur penunjang pengusaha perindustrian.
Guna menyiasati hal tersebut, pemerintah membuat kawasan yang dikhususkan bagi pengusaha yang bergerak di bidang manufaktur untuk memudahkan mereka dalam melakukan produksi. Area khusus tersebut disebut dengan kawasan industri.
Regulasi yang mengatur kawasan industri tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri.
Dalam regulasi, perusahaan yang beraktivitas di kawasan industri mendapat beberapa manfaat, misalnya insentif pajak, pembebasan bea masuk, serta infrastruktur yang mendukung.
Lalu bagaimana cara kita sebagai masyarakat menyikapi ormas yang sudah jelas melanggar hukum dan aturan yang berlaku?
