Sosialisasi Perda RUED, Warga Kelurahan Gunung Samarinda Beri Masukan


🕔11 Apr 2021 👁 Dibaca:   41 kali  

Sosialisasi Perda RUED, Warga Kelurahan Gunung Samarinda Beri Masukan

Gambar : SOSIALISASI PERDA RUED : Syafruddin (tiga) didampingi Lurah Tarso, ketua LPM Gunung Samarinda, Haili AD, serta dua pakar energi listrik.


BALIKPAPAN,bidiknews.co.id- Anggota komisi lll DPRD provinsi !Kalimantan Timur, Syafruddn, S.Pd, rupanya menaruh perhatian serius terhadap permasalan Energi yang belum sepenuhnya dinikmati merata masyarakat . Menurutnya masih banyak warga dipelosok yang hingga kini belum teraliri pasokan listrik. !xSementara yang kita ketahui Sumber Daya Alam (SDA) di Kaltim hususnya, begitu melimpah.

Para ketua RT kelurahan  Gunung Samarinda yang mengikuti sosialisasi perda RUED tentang energi

Hal tersebut diutarakannya dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) nomor 8 Tahun 2019, tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED), provinsi Kaltim 2019-2050, yang diselenggarakan di kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Sabtu (10/4/2021) pagi. Dihadiri warga termasuk 59 Ketua RT se-Kelurahan Gunung Samarinda.

Turut hadir sekaligus mendampingi Lurah Gunung Samarinda, Tarso dan Ketua LPM Halili Adi Negara. Selain itu beberapa tokoh masyarakat termasuk Babinsa, Bhabinkamtibmas dan staf kelurahan juga hadir.

"Perda Energi ini penting kami sampaikan ke masyarakat. Sebab dalam draf perda nanti, beberapa point perlu ada masukan dari masyarakat sebagai keberpihakan atas pengelolaan sumber daya alam di Kaltim," terang Syafruddin 

Menurutnya setiap penyusunan peraturan daerah (perda) di Kaltim,
sudah menjadi tugasnya untuk mengawal. Karena di legislatif ada 3 fungsi pokok yang dimiliki. Pertama Legislasi, Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. Kedua Budgeting, membahas dan memberikan persetujuan Rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diajukan oleh kepala daerah. Ketiga Pengawasan, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

"Karena tiga tupoksi kami itu, maka tentu menjadi kewajiban kami mengawal setiap kebijakan yang akan dibentuk. Karena selama ini banyak beranggapan bahwa tugas dewan hanyak duduk saja, gaji besar. Padahal inilah yang kami laksanakan saat ini. Untuk itu kami juga perlu masukan dari warga sebagai penguatan kami dalam mnyusun perda ini," jelas ketua DPW PKB Kaltim ini.

Dirinya mengakui bahwa memang masih banyak kebijakan pemerintah termasuk pemanfaatan energi di Kaltim belum sepenuhnya dinikmati secara merata. Ada beberapa Desa di kabupaten belum teraliri listrik. Seperti kabupten Kubar, Paser, Mahakam Hulu, Kutim, Berau dan kawasan lainnya.

Kedepan, di Kaltim RUED menarget pasokan energi listrik minima 600 watt setiap harinya. Artinya ada jaminan ketersediaan listrik untuk kawasan industri, utamanya dikawasan industri Bontang, Kariangau dan kawasan Maloy Batuta.

Ada beberapa point strategis dalam rancangan perda RUED Kaltim kedepan. Seperti menjamin ketersediaan energi dari sumber daya alam yang ada. Memberikan harga terjangkau kepada masyarakat secara merata. Meningkatkan wawasan masyarakat dalam pengelolaan energi. 

"Kita berharap kedepan tidak ada lagi warga Kaltim yang tidak menikmati listrk. Untuk itu kami perlu dukungan Bapak dan Ibu sekalian dalam mengawal perda ini,"katanya.(mn/bdk)




Write a Facebook Comment

Komentar dari Facebook

View all comments

Write a comment