BIDIKNEWS – Masalah kebutuhan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni ( Rutilahu ) di Jawa Barat masih cukup besar. Namun, kondisi ini tidak sejalan dengan ketersediaan anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. ( Pemprov Jabar )
Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat Daddy Ronady menyoroti mengenai kondisi banyaknya Rutilahu yang belum tertangani oleh pemerintah.
Menurut Daddy, samapai dengan 2024 ini, backlog perumahan di provinsi baru mencapai 2,8 juta unit. Artinya masih ada 14 juta warga Jawa Barat belum memiliki rumah.
Kondisi ini diperparah dengan mahalnya harga lahan dan rumah. Sehingga tidak terjangkau Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
‘’Banyak keluarga yang tinggal di wilayah padat penduduk hidup berdesakan, bahkan ada yang dihuni satu rumah ada 2 sampai 3 keluarga,’’ ujarnya.
Realitas ini sangat menyedihkan. Kerena harga dari rumah layak huni sudah sulit dijangkau oleh masyarakat.
Menyoroti, langkah Pemprov Jabar dalam menyediakan Backlog belum dilakukan secara maksimal. Bahkah Daddy menyesalkan alokasi anggaran untuk Rutilahu malah berkurang pada APBD 2025 ini.
Komisi IV DPRD Jabar sudah mengusulkan agar pada APBD 2024 pembangunan rumah tidak layak huni dialokasi sebanyak 2.600 unit.
Akan tetapi pada kenyataannya, pada tahun ini hanya terealisasi 1.250 unit. Angka ini jauh dari target tahun sebelumnya yang mampu menyelesaikan Rutilahu sebanyak 31.000 unit.
Politisi Partai Gerindra itu mengaku prihatin dengan adanya pengurangan perbaikan untuk Rutilahu. Padahal kebutuhan masih banyak.
“Ironis sekali di wilayah terpencil di Jawa Barat masih banyak rumah warga yang harus diperbaiki, belum lagi di wilayah perkotaan seperti Kota Bandung yang mengajukan sebanyak 10 ribu unit, ’’ ujarnya.
Meski begitu, Daddy mengakui, untuk peebaikan Rutilahu terkadang di lapangan selalu berbenturan dengan regulasi sehingga tidak dapat dieksekusi.